Latar Belakang / Konteks
Konferensi Lautan Kita (Our Ocean Conference) bukan hanya forum diplomatik biasa — ia merupakan platform global yang didirikan sejak 2014 oleh Amerika Serikat sebagai inisiatif terpadu untuk mempercepat tindakan maritim berdasarkan prinsip ilmu, keadilan, dan akuntabilitas. Bagi Afrika, yang memiliki lebih 30.000 kilometer garis pantai melintasi 38 negara pesisir, laut bukan hanya wilayah geografi, tetapi ruang kehidupan ekonomi, budaya, dan keamanan strategis. Wilayah Lautan Hindia Afrika Timur — tempat Mombasa berada — merupakan salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia, dengan lebih 40% perdagangan maritim global melaluinya, termasuk minyak, gas, dan barang konsumsi. Namun, di balik potensi ini, wilayah itu menghadapi ancaman ganda: peningkatan pencemaran plastik laut lebih 12% setiap tahun, penurunan stok ikan hingga 40% di beberapa zona ekonomi eksklusif Afrika, serta kerentanan iklim seperti kenaikan permukaan laut yang mengancam kota-kota pesisir seperti Mombasa, Dar es Salaam, dan Maputo.
Sejarah partisipasi Afrika dalam konferensi ini mencerminkan evolusi pendekatan maritim wilayah tersebut. Dari awalnya hanya sebagai penerima janji, negara-negara seperti Kenya, Seychelles, dan Namibia kini muncul sebagai penggerak inisiatif — contohnya, Seychelles meluncurkan bon biru pertama di dunia pada 2018 yang mengumpulkan USD 150 juta untuk konservasi laut. Namun, kehadiran kuat tidak selalu berarti efektivitas pelaksanaan. Banyak negara Afrika masih kesulitan dengan kekurangan data maritim berkualitas tinggi, infrastruktur pemantauan satelit terbatas, dan kekurangan tenaga ahli kelautan — faktor yang secara langsung memengaruhi kemampuan mereka memantau, menegakkan, dan melaporkan kemajuan janji.
Perkembangan / Fakta Utama
Konferensi ke-11 di Mombasa menandai pertama kalinya acara ini diadakan di Afrika sejak 2019 (yang diadakan di Oslo, tetapi dengan fokus kuat pada Lautan Atlantik Afrika Barat). Lebih dari 1.200 peserta dari 72 negara hadir, termasuk perwakilan dari semua negara pesisir Afrika kecuali Libya dan Sudan Selatan. Antara komitmen utama yang diumumkan adalah: Kenya meluncurkan Rencana Nasional Pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) seluas 230.000 km² dengan dukungan teknis dari Uni Eropa; Afrika Selatan berjanji menanamkan USD 210 juta dalam teknologi pemantauan maritim berbasis AI untuk mengawasi aktivitas penangkapan ikan ilegal; dan Seychelles serta Mauritius menandatangani perjanjian kerja sama regional untuk pengelolaan stok tuna transboundary, yang menyumbang lebih USD 1,3 miliar kepada ekspor maritim wilayah itu setiap tahun.
Secara keseluruhan, janji-janji yang dikumpulkan mencapai total komitmen keuangan sebesar USD 3,82 miliar, dengan USD 1,45 miliar darinya ditujukan khusus untuk negara-negara Afrika. Ini termasuk dana dari Dana Iklim Hijau (GCF), Bank Dunia, dan inisiatif bon biru. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa hanya 28% dari jumlah ini berbentuk komitmen berkelanjutan atau bersyarat pada pencapaian tingkat prestasi tertentu, sedangkan sisanya adalah janji sekali atau bergantung pada persetujuan anggaran internal. Sebagai perbandingan, dari 127 janji yang dibuat di Konferensi Our Ocean 2019 di Oslo, hanya 19% telah sepenuhnya dilaksanakan hingga akhir 2025, menurut laporan resmi Sekretariat Our Ocean.
Dampak / Kesan
Dampak langsung dari janji-janji ini sangat bergantung pada kapasitas institusi lokal. Di Kenya, misalnya, pelaksanaan Rencana EEZ memerlukan peningkatan kapasitas Departemen Kelautan dan Perikanan — yang saat ini hanya memiliki kurang dari 80 pegawai teknis untuk mengawasi wilayah laut dua kali luas negara itu. Tanpa pelatihan lanjutan dan sistem informasi geografis maritim (GIS) yang terpusat, risiko duplikasi usaha dan kelalaian zona sensitif tetap tinggi. Di tingkat regional, keberhasilan kerja sama Seychelles-Mauritius bisa menjadi model bagi mekanisme pengelolaan sumber daya bersama di Lautan Hindia, tetapi juga membuka pertanyaan tentang pembagian hasil dan hak veto dalam keputusan ilmiah — isu yang belum terselesaikan dalam perjanjian regional seperti Protokol Nairobi.
Dari segi ekonomi, peningkatan perlindungan laut secara langsung mendukung sektor perikanan yang menyediakan pekerjaan langsung kepada lebih 12 juta orang di Afrika dan menyumbang lebih 17% dari total ekspor pertanian dan perikanan wilayah tersebut. Namun, tanpa dukungan bagi nelayan kecil — yang membentuk lebih 85% dari populasi nelayan Afrika — langkah perlindungan bisa menimbulkan ketegangan sosial. Di Mozambik, misalnya, larangan penangkapan ikan di kawasan perlindungan laut baru di Provinsi Inhambane telah menyebabkan protes nelayan setempat karena tidak ada program kompensasi atau alternatif pendapatan yang diterapkan secara efektif.
Pandangan & Arah Masa Depan
Ke depan, efektivitas Konferensi Lautan Kita tidak lagi diukur hanya dari jumlah janji, tetapi dari kedalaman mekanisme akuntabilitas yang dibangun. Pihak berwenang Afrika sedang mendorong pembentukan Pusat Pemantauan Maritim Regional (RAMMC) di Mombasa — sebuah inisiatif yang diharapkan diluncurkan pada 2027 dengan dukungan teknis dari UNESCO dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). RAMMC akan menyediakan data real-time tentang kualitas air, migrasi ikan, dan aktivitas kapal, serta menjadi pusat pelatihan untuk 500 pegawai maritim dari 30 negara Afrika dalam lima tahun. Jika berhasil, ini bisa menjadi fondasi transformasi — bukan hanya alat pemantauan, tetapi platform kolaborasi ilmiah yang benar-benar dimiliki Afrika. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen berkelanjutan terhadap pembiayaan operasional, otonomi teknis, dan integrasi dengan sistem pengelolaan sumber daya asli. Seperti yang ditekankan oleh Menteri Lingkungan Kenya dalam pidato penutup: *"Janji tanpa data adalah harapan. Data tanpa tindakan adalah arsip. Tindakan tanpa kepemilikan lokal adalah intervensi."*