Di Memphis, Tennessee, sekelompok kecil pengawas menghabiskan berjam-jam setiap hari memantau pergerakan agen pasukan petugas anti-kriminal yang diperintahkan oleh mantan Presiden Donald Trump. Mereka merekam nomor plat kendaraan, mengambil foto operasi di lokasi, dan mendokumentasikan interaksi agen dengan warga biasa — upaya yang mereka anggap penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia.
Apa yang sebenarnya terjadi?
Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada September 2025 untuk mengerahkan pasukan khusus ke kota-kota berisiko tinggi, termasuk Memphis. Pasukan ini terdiri dari agen FBI, DEA, dan ATF, serta diberi wewenang bekerja sama erat dengan polisi lokal dalam operasi anti-kriminal. Menurut laporan *The Guardian*, pasukan tersebut telah beroperasi di Memphis selama sembilan bulan — dan kini menjadi fokus pengawasan oleh kelompok komunitas.
Pengawas ini terdiri dari aktivis hak asasi, pengacara, dan penduduk setempat. Mereka mendirikan pos pengawasan di persimpangan strategis, mengikuti kendaraan agen, dan menyebarkan informasi secara real-time melalui media sosial. Tujuan utama mereka: memastikan tindakan agen tidak melanggar Konstitusi AS — khususnya hak terhadap pencarian dan penyitaan tanpa izin, perlindungan dari penahanan sewenang-wenang, dan kebebasan berbicara.
Pada April 2026, American Civil Liberties Union (ACLU) Tennessee mengajukan gugatan terhadap pasukan petugas tersebut. Gugatan itu menuduh agen melakukan pengintaian terhadap aktivis, mengikuti kendaraan tanpa alasan, mengintai rumah penduduk, dan menahan seorang pengawas komunitas tanpa alasan hukum. Tuntutan gugatan mencakup penghentian segera operasi dan ganti rugi bagi korban.
Mengapa Memphis menjadi target?
Memphis — kota terbesar di Tennessee — memiliki tingkat kejahatan tertinggi di Amerika Serikat. Pada 2025, tingkat pembunuhan mencapai 30 kasus per 100.000 penduduk. Kota ini juga memiliki sejarah panjang ketegangan antara pihak berwenang dan komunitas kulit hitam, yang membentuk 64% populasi.
Trump menggunakan retorika 'hukum dan ketertiban' dalam kampanye presidennya, dan Memphis menjadi contoh utama dalam naratifnya tentang kebutuhan tindakan federal. Namun, para kritikus berpendapat bahwa kehadiran pasukan agresif ini bukan hanya gagal menurunkan kejahatan secara signifikan, tetapi juga memperdalam ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Pendekatan ini bukan baru: Operasi Legend pada 2020 — operasi serupa di Portland dan Chicago — juga mencetuskan kontroversi dan tindakan hukum akibat tuduhan pengawasan berlebihan dan profil rasial. Di Memphis, sensitivitasnya lebih tinggi karena komposisi demografi dan latar belakang sejarah diskriminasi sistematis dalam penegakan hukum.
Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat lokal?
Kehadiran pasukan petugas telah menciptakan suasana ketakutan di kalangan penduduk. Pengawas melaporkan peningkatan signifikan dalam aktivitas pengawasan: agen sering mengikuti kendaraan umum tanpa tanda-tanda kesalahan, berhenti berulang kali di depan rumah tertentu, dan mendekati pejalan kaki tanpa menjelaskan tujuan.
Seorang penduduk yang diwawancarai secara anonim oleh kelompok pengawas mengatakan ia kini menghindari keluar rumah setelah gelap — bukan karena risiko kejahatan, tetapi karena khawatir diganggu oleh agen tanpa alasan. Dampak sampingannya nyata: pemilik usaha kecil di area seperti South Memphis dan Orange Mound melaporkan penurunan pelanggan hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir, dengan banyak pelanggan menyatakan ketidaknyamanan berada di area yang dipenuhi kendaraan agensi federal.
Dari segi hukum, gugatan ACLU Tennessee masih dalam proses pengadilan. Putusan akhir bisa menetapkan preseden penting: jika pengadilan mengakui pelanggaran hak asasi, hal ini akan membatasi kekuasaan pemerintahan masa depan untuk mengerahkan pasukan federal tanpa panduan jelas dan mekanisme akuntabilitas. Sebaliknya, putusan yang mendukung operasi tersebut bisa membuka ruang untuk penggunaan skema serupa di puluhan kota lain.
Bagaimana pandangan ke depan?
Perkembangan di Memphis terjadi dalam bayang-bayang pemilu presiden 2028. Trump — yang masih dominan dalam Partai Republik — kemungkinan akan menonjolkan operasi ini sebagai bukti efektivitas kebijakan 'ketegasan terhadap kejahatan'. Sementara itu, lawan politik dan ahli hak asasi manusia akan menyorotnya sebagai contoh nyata bagaimana pendekatan berbasis rasa takut dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu komunitas.
Putusan pengadilan dalam gugatan ACLU diharapkan menjadi titik balik dalam debat publik mengenai batas kekuasaan federal dalam penegakan hukum lokal.
Pengawas komunitas di Memphis berkomitmen untuk terus melakukan pekerjaan mereka, meskipun menghadapi risiko gangguan, pengawasan balik, dan tekanan psikologis. Salah satu dari mereka — yang memilih untuk tidak mengungkap identitasnya — berkata kepada rekan-rekannya: *“Harapan saya adalah saya melakukan sesuatu yang penting.”* Ucapan singkat itu bukan hanya pernyataan pribadi, tetapi refleksi langsung terhadap prinsip demokrasi: bahwa pengawasan publik bukan ancaman terhadap ketertiban, tetapi syarat dasar bagi ketertiban yang adil.