Edinburgh, 24 Juni โ Di Parlemen Skotlandia yang baru direnovasi di Edinburgh, perdebatan tentang masa depan konstitusional Skotlandia di dalam atau di luar Kerajaan Inggris terus menjadi fokus utama politik negara tersebut. Partai Nasional Skotlandia (SNP), yang memimpin pemerintah Skotlandia, terus menekan London untuk memberikan izin bagi referendum kemerdekaan baru setelah pemungutan suara 2014 yang menolak kemerdekaan dengan mayoritas 55 banding 45 persen.
Lanskap politik telah berubah secara signifikan sejak 2014. Brexit, yang ditolak oleh 62 persen pemilih Skotlandia dibandingkan hanya 48 persen di Inggris, telah memperkuat argumen pendukung SNP yang berpendapat bahwa Skotlandia telah "dikeluarkan dari UE" melawan keinginan mayoritas penduduknya. Survei terbaru menunjukkan dukungan untuk kemerdekaan bervariasi antara 45 hingga 50 persen, menjadikan hasil referendum masa depan sebagai tanda tanya besar.
Khusus mengenai isu mata uang, partisipasi NATO, dan perbatasan antara Skotlandia dan Inggris โ isu-isu utama dalam kampanye 2014 โ masih belum terselesaikan secara memuaskan oleh pendukung kemerdekaan. SNP saat ini mempertahankan pendirian bahwa Skotlandia akan mempertahankan pound Inggris sebagai mata uang sementara sebelum beralih ke mata uang sendiri, tetapi para kritikus mempertanyakan keberlanjutan pendekatan ini.
Ekonomi Skotlandia, yang sangat bergantung pada industri minyak dan gas di Laut Utara yang kini sedang berpindah menuju energi terbarukan, menimbulkan pertanyaan penting tentang keberlanjutan fiskal Skotlandia sebagai negara merdeka. Pendukung kemerdekaan berargumen bahwa potensi energi terbarukan Skotlandia โ angin, ombak, dan lain-lain โ adalah kekayaan masa depan yang dapat menggantikan ketergantungan pada minyak.
Meskipun referendum baru dalam waktu dekat tampak tidak mungkin tanpa izin pemerintah Inggris, isu kemerdekaan Skotlandia tetap menjadi salah satu perdebatan konstitusional yang paling penting dan berpotensi mengubah peta geopolitik di kepulauan Britania.