6 hasil untuk "kemerdekaan"
Vanuatu, sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan, memiliki sejarah panjang dari zaman prasejarah hingga merdeka pada tahun 1980. Artikel ini mengupas perjalanan negara ini dari penempatan awal Lapita, penjajahan Eropa, hingga pembentukan republik.
Pengesahan Australian Colonies Government Act pada tahun 1850 membuka jalan menuju pemerintahan sendiri dan mengakhiri era pengangkutan tahanan, menandai awal fase baru dalam sejarah kolonial Australia yang memicu revolusi demografi dan ekonomi.
Pada 21 Juni 2009, Greenland secara resmi menerima otonomi penuh dari Denmark, sebuah langkah signifikan dalam sejarah wilayah tersebut. Kini mengelola sumber daya alam, pertanian, dan lingkungan secara mandiri, meskipun Denmark tetap bertanggung jawab atas pertahanan, keamanan luar, dan hubungan internasional. Peristiwa ini melanjutkan proses otonomi yang dimulai pada 1979 dan membuka jalan bagi diskusi tentang kemerdekaan di masa depan.
Pada 21 Juni 1768, pengacara dan aktivis Massachusetts James Otis Jr. memberikan pidato berani di Majelis Umum yang mengutuk Raja George III dan Parlemen Britania atas penggunaan warkah bantuan — surat kuasa tanpa batas untuk menggeledah dan menyita harta — serta menegaskan prinsip 'pajak tanpa perwakilan adalah tirani'. Peristiwa ini memperdalam retakan antara koloni dan Inggris, dan meletakkan dasar intelektual bagi perjuangan kemerdekaan Amerika.
Pada 19 Juni 1821, pasukan Filiki Eteria kalah telak oleh tentara Utsmaniyah di Drăgășani, Wallachia — pukulan akhir yang mengakhiri usaha revolusioner mereka untuk melepaskan Yunani. Artikel ini menelusuri latar belakang organisasi rahasia itu, tokoh-tokohnya seperti Alexander Ypsilantis, dan bagaimana kekalahan itu mempercepat perpecahan sekaligus menyalakan api nasionalisme yang kelak membawa kemerdekaan Yunani pada 1829.
Anggota Parlemen Zimbabwe telah menyahkan rancangan undang-undang yang memungkinkan Presiden Emmerson Mnangagwa memperpanjang masa jabatannya selama dua tahun tambahan dan menghapuskan pemilu presiden langsung. Perubahan konstitusi ini, yang disahkan pada 20 April 2024, menimbulkan kekhawatiran luas dari para ahli demokrasi, organisasi hak asasi manusia, dan negara-negara tetangga. Hal ini terjadi dalam konteks ekonomi yang terus merosot — dengan tingkat inflasi mencapai **135% pada Maret 2024**, lebih dari separuh penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan keyakinan rakyat terhadap institusi demokratik berada pada tingkat terendah sejak kemerdekaan pada 1980. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga berpotensi menggoyahkan stabilitas politik Afrika Selatan.