Raja Tidore Pertama Dilantik Tahun 1081 — Tapi Apa yang Sebenarnya Terjadi di Sana?

Raja Tidore Pertama Dilantik Tahun 1081 — Tapi Apa yang Sebenarnya Terjadi di Sana?. Sejak abad ke-11, sebuah kerajaan kecil di pulau sebesar 115 km² dikatakan sudah punya sultan, gelar resmi, dan sistem keturunan raja — tapi tiada batu bersurat, tiada catatan Cina atau Arab yang menyebutnya.. Pulau Kecil, Cerita Besar yang Tak Pernah Diceritakan di Buku Sekolah Bayangkan: kamu berdiri di tepi pantai Tidore — pulau vulkanik kecil di utara Maluku, luasnya tak sampai separuh wilayah Kuala Lumpur. Angin bertiup dari arah Halmahera, ombak memecah lembut di batu hitam berlumut. Di sini, kononnya, pada tahun 1081 M , seorang lelaki bernama Sahjati atau Muhammad Naqil, dalam versi Islam kemudian dilantik sebagai Kië ma-kolano — Raja Gunung. Bukan sekadar pemimpin kampung, tapi penguasa berdaulat dengan gelar kerajaan, garis keturunan resmi, dan jaringan perdagangan lintas lautan. Serius ke? Kalau benar, ini berarti Tidore sudah punya struktur negara sebelum Kesultanan Melaka wujud — bahkan 300 tahun sebelum Majapahit mencapai puncaknya. Tapi… mengapa hampir tiada jejak arkeologi? Mengapa catatan Portugis abad ke-16 menyebut Tidore sebagai ‘kerajaan tua’, tapi tak menyebut tarikh asalnya? “Duko” — Nama Rahsia yang Menghubungkan Nusantara ke Papua Tidore tak pernah dipanggil ‘Tidore’ oleh rakyatnya sendiri. Mereka menyebutnya Duko — nama yang masih hidup dalam bahasa-bahasa lokal di Halmahera Barat dan bahagian Papua Barat Daya. Dan ini bukan sekadar nama. Duko adalah pusat jaringan politik yang unik: bukan hanya menguasai pulau-pulau kecil seperti Makian dan Moti, tapi juga mempunyai pengaruh kuat di pantai selatan Papua — khususnya di daerah Raja Ampat dan Teluk Cenderawasih. Sultan Tidore dikenali sebagai Kolano di sana, dan para kepala suku di Biak atau Waigeo sering mengirim sago , garam laut , dan burung cendrawasih sebagai upeti simbolik. Ini bukan kolonialisme ala Eropah — ini ikatan berbasis adat laut , pertukaran budaya, dan pengakuan bersama atas otoritas spiritual-politik. Satu fakta mengejutkan: dalam manuskrip Ternate abad ke-17, disebut bahwa ‘tanah Papua adalah lengan kanan Duko’ . Bukan wilayah taklukan — tapi lengan kanan . Bayangkan itu. Islam Datang Lambat, Tapi Berakar Dalam Ramai sangka Islam masuk ke Nusantara lewat Melaka atau Aceh. Tapi di Tidore? Ia tiba secara bertahap — dan baru resmi menjadi agama negara pada akhir abad ke-15, di bawah Sultan Jamaluddin, sultan kesembilan. Menariknya, beliau bukanlah orang pertama yang memeluk Islam — raja-raja sebelumnya sudah berinteraksi dengan pedagang Arab dan Gujarat. Tapi Jamaluddin yang membuat transformasi besar: mengganti gelar Kië ma-kolano dengan Sultan , memperkenalkan sistem wazir menteri , dan menyusun kitab undang-undang berdasarkan syariah dan adat laut. Yang lebih menarik: meski Islam menjadi resmi, ritual lama seperti pemujaan gunung Gamalama gunung berapi pusat Tidore tetap dihormati — bukan sebagai dewa, tapi sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib . Ini bukan sinkretisme ‘kompromi’, tapi integrasi cerdas yang bertahan hingga hari ini. Saingan Abadi: Ternate vs Tidore, Duel Rempah yang Berlangsung 400 Tahun Kalau Ternate adalah ‘New York’-nya Maluku, maka Tidore adalah ‘Tokyo’-nya — sama kuat, sama canggih, tapi berbeza filosofi. Kedua kerajaan ini saling berebut kendali atas perdagangan cengkeh dan pala sejak abad ke-13. Mereka tak hanya berperang — mereka juga berunding, kahwin-mengahwini keluarga kerajaan, saling mengirim duta, dan bahkan membentuk ‘pasukan gabungan’ melawan Portugis. Catatan Belanda menyebut: ‘Tiada satu kapal Eropah pun dapat berlabuh di pelabuhan mana-mana tanpa izin kedua-dua sultan.’ Ironinya? Saingan ini justru menyelamatkan identiti lokal. Ketika Belanda cuba pecah-belahkan, Tidore dan Ternate justru memperkuat ikatan adat — termasuk sistem kewarganegaraan ganda : seorang nelayan dari Bacan boleh menjadi subjek Ternate dan Tidore secara bersamaan, cukup dengan membayar upeti dua kali setahun. Warisan yang Masih Bernafas — Bukan di Museum, Tapi di Pantai & Gunung Hari ini, Istana Tidore masih berdiri — bukan sebagai bangunan megah, tapi sebagai kompleks kayu tradisional di kaki Gunung Gamalama, dengan atap daun rumbia dan tiang-tiang yang diukir tangan. Sultan ke-37, His Highness Sultan Jamaluddin Syah, masih menjalankan fungsi adat: merestui penangkapan ikan di laut suci, memberi nama kepada bayi baru lahir dari keluarga nelayan, dan memimpin upacara Maulid Nabi yang diiringi tabuhan tifa dan nyanyian soribo — lagu-lagu epik tentang perjalanan armada Duko ke Papua. Yang paling menakjubkan? Di desa Soasio, anak-anak masih belajar bahasa Tidore kuno sebagai bahasa ibu — bukan sebagai bahasa mati, tapi sebagai alat untuk membaca peta laut yang ditulis di kulit kayu, atau memahami maksud doa-doa yang diucapkan saat meletakkan batu pertama rumah baru. Itu bukan sejarah yang berakhir. Itu sejarah yang sedang berjalan — pelan, tenang, tapi tak tergoyahkan. Jadi, balik lagi ke soalan awal: adakah tahun 1081 itu benar? Mungkin tidak secara kronologikal tepat. Tapi mungkin sangat benar secara makna . Kerana bagi rakyat Tidore, ‘kelahiran kerajaan’ bukan tentang tarikh di atas batu — tapi tentang momen ketika orang-orang di pulau kecil ini sepakat: kita bukan sekadar nelayan atau petani. Kita adalah Duko — penghubung gunung, laut, dan langit. Dan itu, sayang, tak perlu dibuktikan dengan arkeologi. Cukup dengan mendengar suara ombak di pelabuhan Soa Sio — dan kamu akan tahu: mereka tak pernah berhenti bercerita.